Analisa Konflik Ambon

Konflik Antar Agama di Ambon:

Suatu Analisa Hubungan antar Etnik

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang diwarnai dengan masyarakat majemuk di mana terdapat beragam identitas etnik, suku, adat, ras, dan agama, serta bahasa. Di Indonesia terdapat 300 lebih kelompok suku bangsa yang sifatnya berbeda dari kelompok lain. Di samping hal itu, mereka mempunyai identitas yang berbeda dan menggunakan lebih dari 200 bahasa khas. Kira-kira 210 juta penduduk Indonesia tersebar di lebih dari 14.000 pulau dan kurang lebih 1,5 persen jumlah penduduknya hidup dengan cara tradisional. # DI Indonesia juga terdapat beragamnya agama. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, sisanya beragama Protestan (8,9%), Katolik (3%), Hindu (1,8%), Buddha (0,8%), dan lain-lain (0,3%). Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang manjemuk karena terdiri dari beragam etnik, suku, adat, ras, dan agama, serta kebudayaan sebagai identitas yang berbeda-beda. Namun, dalam rangka menjaga kesatuan, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu “Bhinneka tunggal ika” yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Semboyan nasional Indonesia ini merupakan satu bentuk keberagaman yang terintegrasi yang mengidentifikasikan bentuk negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan bentuk kesatuan yang mengintegrasikan masyarakat sebagai satu identitas yaitu bangsa Indonesia.

Keberagaman identitas dan sifat kemajemukan menjadi keunikan identitas atau suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, kondisi yang majemuk dengan beragamnya etnik, suku bangsa, agama, dan kebudayaan sebagai identitas menjadikan masyarakat rentan dengan konflik. Rentannya konflik merupakan sebab dari pertentangan kebudayaan antar identitas. Setiap identitas etnik atau agama memiliki kebudayaan masing-masing yaitu pandangan, prinsip, dan cara menjalani hidup, dan tujuan yang berbeda. Dalam mencapai tujuannya, masing-masing kelompok memiliki cara dan kepentingannya yang berbeda namun harus bertemu dalam ruang kompetisi. Diawali dengan pertentangan kepentingan yang dimiliki setiap identitas etnik atau agama tersebut kemudian dapat memunculkan konflik. Konflik dapat terjadi pada antar kelompok dengan identitas yang berbeda yang saling berinteraksi dalam wilayah yang sama. Dari interaksi tersebut, pasti menimbulkan persepsi terhadap kelompok-kelompok tertentu yang terkadang positif dan negatif karena perbedaan kepentingan tersebut. Oleh karena itu, sulit untuk masyarakat Indonesia untuk menghindari konflik terutama konflik antar etnik termasuk suku bangsa, adat, atau agama.

Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia yaitu konflik di Ambon. Konflik yang terjadi di Ambon merupakan salah satu konflik yang didasarkat atas identitas agama, yaitu Islam dan Kristen. Konflik ini terjadi dengan adanya kerusuhan sosial dimulai dari akhir jaman Soeharto berlanjut hingga tahun 2000 namun saat ini sudah cukup mereda. Pada beberapa artikel menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Ambon bukan hanya merupakan konflik antar identitas agama, tetapi juga konflik yang didasarkan atas adanya kesenjangan ekonomi, pihak yang berkonflik adalah kelas atau kelompok sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan antara identitas agama Islam dan Kristen di Ambon yang menimbulkan konflik ini bukan hanya sebagai konflik antar agama tetapi juga ada faktor lain yaitu ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab konflik. Oleh karena itu, penulisan makalah kali ini memiliki tujuan untuk mencoba melihat penyebab konflik antar agama di Ambon melalui analisa teori sosiologi mengeani hubungan antar etnik yaitu teori interaksionisme simbolik sebagai konstruksi sosial dari realitas kelompok etnik serta dimensi hubungan antar etnik.

Deskripsi Kasus

Secara garis besar, konflik di Ambon dapat dibagi dalam empat babak yaitu:

Babak I: Januari-Maret 1999. Peristiwa diawali konflik antarpreman Batumerah (Muslim) dan Mardika (Kristen) pada tgl. 19 Januari 1999, dalam sekejab menimbulkan pertikaian antarkelompok agama dan sukubangsa, dan meledak menjadi kerusuhan besar di Ambon. Kerusuhan itu bahkan meluas ke seluruh Pulau Ambon. Kota dan desa-desa di Ambon bertebaran dengan puing-puing bangunan rumah ibadat, rumah tinggal dan toko yang dibakar serta diratakan dengan tanah. Kota Ambon dan sebagian desa-desa sekitarnya tersegregasi ketat dan terbagi dalam 2 wilayah: Islam dan Kristen. Pemerintah daerah, aparat keamanan, pemuka-pemuka agama dan adat kemudian sibuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan mengadakan upacara panas pela dilakukan di sana-sini. Sejak akhir Maret sampai pertengahan Juli 1999, Ambon relatif reda dari kerusuhan besar.

Babak II: Juli-November 1999. Suasana Ambon tenang-tenang tegang bersama atraksi kampanye menjelang pemilu. Usai Pemilu, ketegangan meningkat dan tiba-tiba pecah di daerah Poka, dan meluas ke bagian lain di Ambon. Segregasi semakin ketat. Di Ambon hanya tersisa 1 desa (Wayame) yang masyarakatnya tetap berbaur. Sebutan merah diganti dengan Obet (Robert) dan putih menjadi Acang (Hasan).

Babak III: akhir Desember 1999-pertengahan Januari 2000. Memasuki bulan puasa, awal bulan Desember 1999, konflik mereda, namun setelah kunjungan Presiden dan Wakil Presiden pada akhir bulan Desember 1999 kerusuhan menguat. Selepas kunjungan Wapres berikutnya di bulan Januari 2000 terjadi lagi kerusuhan.

Babak IV: April 2000-Agustus 2000. Sejak Februari-Maret 2000, sebenarnya situasi di Ambon sudah tenang. Upaya rekonsiliasi dilakukan di beberapa tempat: di Jakarta (oleh tim rekonsiliasi pusat), di Belanda atas inisiatif dan undangan pemerintah Belanda, di Bali oleh Pemerintah Inggris lewat Perwakilan PBB, dan di atas kapal-kapal TNI-AL dalam program Surya Bhaskara Jaya (SBJ). Sehari setelah kunjungan Wakil Presiden ke Ambon dalam rangka program SBJ, diawali peristiwa makan Patita antara kelompok milisia Batumerah (Muslim) dengan Kudamati (Kristen, kerusuhan mulai merebak lagi dan menjadi berkepanjangan dengan cetusan berbagai dan di bulan Juni-Juli dengan adanya ribuan pasukan Jihad di Ambon. Sebagian desa-desa Kristen habis rata dengan tanah. Terdapat Jaringan Kerja Relawan. Relawan Muslim sangat sulit berkomunikasi dengan yang Kristen, karena takut terhadap tekanan dari jihad. Reaksi dari masyarakat Kristen lebih membutuhkan intervensi asing untuk pengamanan.

Di samping keempat garis besar, konflik yang terjadi di Ambon sebenarnya memiliki latar belakang lain yaitu aspek sosial ekonomi. Konflik sosial ekonomi yang terjadi di Ambon antara warga Muslim—baik pribumi maupun pendatang, yang perkonomiannya dianggap relatif baik karena rata-rata berprofesi sebagai pedagang serta tiga puluh tahun terakhir lebih banyak berperan dalam pemerintahan—dan kelompok Kristen yang merasa termarjinalisasi oleh keadaan-keadan tersebut.

Pada politik jaman penjajahan, Belanda membuat segregasi terhadap penduduk Hindia Belanda ke dalam empat kelas, yaitu bangsa Eropa, pribumi beragama Kristen, bangsa Timur Asing dan Pribumi non-Kristen. Hal ini menyebabkan warga Islam Indonesia termasuk Ambon merasa termarjinalisasi. Masyarakat Ambon dan Maluku memang mengalami semacam segregasi wilayah berdasarkan agama (Kristen dan Muslim) sebagaiwarisan sistem kolonialisme pemerintah Belanda. Warga Islam dengan kondisi yang marjinal tetap dapat bertahan dengan bekerja sebagai pedagang dan banyak pedagang datang dari sekitar Maluku yang menyebabkan Islam semakin bertahan. Seusai jaman penjajahan dan berganti pemerintahan Soeharto yaitu Orde Baru, kebijakan saat itu telah memarjinalisasi warga Kristen karena warga Islam sebagai pedagang banyak memunculkan intelektual ekonomi yang menduduki posisi dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan kebencian warga Kristen terhadap warga Islam. Kebencian masih bisa diredakan karena pada saat itu masih sering dilakukan pela gandong untuk meningkatkan keharmonisan hubungan antar agama di Ambon. Namun, selama Orde Baru, kebudayaan pela gandong mulai digantikan dengan pendekatan keamaanan (ABRI) di mana jika terjadi konflik maka akan dikenakan sanksi yang berat. Setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto, kebencian yang terpendam akhirnya menjadi konflik kerusuhan yang besar.

Upaya-upaya rekonsiliasi tetap dilakukan. Namun, upacara panas pela menjadi tidak efektif karena hanya 20% saja yang merasa memiliki ikatan pela gandong, pendatang tidak merasa memiliki ikatan pela gandong tersebut. Selain itu pelaku utama konflik seperti preman, milisia, kapitan-kapitan dan panglima-panglima perangnya tidak mengikuti upacara panas pela.# Kesadaran kebersamaan masyarakat terus diadudomba melalui istilah merah putih, dan Acang Obet. Pernyataan para pemuka agama tidak dilakukan dalam pengadaan forum tetapi dilakukan melalui cemooh dalam media televisi yang menjadikan media sebagai pemecah belah masyarakat Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Ambon tidak murni berasal dari pihak dalam Ambon, tetapi adanya ikut campur pihak luar Ambon yang memiliki kepentingan dan membiayai konflik tersebut menjadi pemicu konflik.

Analisa Kasus

Teori Interaksi Simbolik: Konstruksi Sosial Realita Kelompok Etnik

Dalam buku the Sociology of Ethnicity oleh Siniša Malešević 2004, Bab 5, membahas mengenai teori interaksi simbolik yang merupakan konstruksi sosial realita kelompok etnik. Untuk menganalisa konflik antar agama yang terjadi di Ambon dapat digunakan teori interaksi simbolik karena dijelaskan bahwa dalam proses interaksi dapat membangun konstruksi sosial yang jika terjadi kesenjangan di antara kedua kelompok etnik dapat menimbulkan konflik.

Hubungan antar etnik merupakan bentuk dari interaksi individu dan kelompok di mana terdapat interaksi simbolik sebagai kuncinya. Para interaksionis melihat agen memiliki pengaruh dalam struktur yang dinyatakan dalam simbol dan nilai, kemudian juga mempengaruhi kepentingan material dan politis oleh kelompok etnik. Hubungan antar etnik berkembang sesuai dengan pola yang mengatur interaksi antar kelompok tersebut. Jika satu individu berkompetisi dengan kelompok etnik lain dalam kepentingannya maka akan terjadi konflik. Melalui interaksi masyarakat dapat memberikan status yang merupakan arti dari kelompok yang menjadi subordinat dan superordinat serta status yang dapat memicu kompetisi dan konflik. Dimulai dengan interaksi konflik antar kelompok etnik dapat terjadi, namun dengan interaksi juga konflik dapat diredakan melalui akomodasi atau asimilasi antar kelompok etnik.

Interaksionis memandang bahwa manusia melalui pengalamannya dapat memberikan interpretasinya sendiri serta menggunakan definisi situasi dalam melihat pengalamnnya tersebut. Definisi situasi dapat bersifat kolektif karena interaksi yang dilakukan dalam hubungan sosial antar individu. Dalam hubugan sosial juga dapat timbul prasangka kelompok yang berasal dari kelompok subordinat yang bertentangan dengan dominasi kelompok tertentu. Pertentangan dapat terjadi karena adanya nilai dan norma yang didominasi oleh kelompok superordinat. Namun, prasangka dapat menjadi fungsional jika dapat disosialisasikan sebagai peran politisi dalam mengatur hegemoni. Perbedaan antara kelompok subordinat dan superordinat yang cenderung dapat menimbulkan konflik, dapat dipertahankan melalui memori kolektif. Setting sejarah dan memori kolektif menentukan kelompok tertentu memiliki status tertentu dalam suatu struktur.

Melalui interkasionise simbolik, hubungan antar etnik dapat dipahami secara mendalam, karena manusia sebagai agen dapat menentukan struktur. Melalui definisi situasi dan memori kolektif oleh sekelompok etnik, struktur dapat terbentuk karena hubungan sosial antar kelompok etnik tersebut. Konsep etnikitas menjadi jelas, karena adanya etnikitas merupakan hasil dari interpretasi sekelompok (definisi kolektif). Dalam hal ini, kelompok etnik dapat menginterpretasikan kelompok etnik lain dan membedakan kelompok subordinat dan superordinat sehingga struktur inipun merupakan hasil dari konstruksi interaksi tersebut. Dalam konstruksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnik, dapat juga memicu konflik jika terdapat prasangka yang bertentangan namun juga bisa diatasi dengan asimilasi atau bentuk kerja sama lainnya melalui interaksi antar kelompok etnik.

Jika dilihat melalui sejarah dalam kehidupan di Ambon, kelompok identitas Kristen pada awalnya memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok identitas Islam karena segregasi yang diberikan oleh Belanda pada jaman penjajahan. Pemerintahan Belanda di sini pada masa kolonial sebagai agen memberikan pengaruhnya dalam mengatur interaksi antara Kristen yang dianggap lebih unggul dijadikan sebagai kelompok superordinat dan Islam sebagai kelompok subordinat. Melalui interaksi yang terjadi, kelompok Islam menjadi termarjinal dalam struktur masyarakat Ambon sehingga memiliki rasa kompetisi ekonomi dengan kelompok Kristen. Kompetisi itu ditunjukkan melalui kepentingan kelompok Islam yang bekerja sebagai pedagang untuk tetap bertahan di Ambon. Namun, banyaknya pendatang dari luar yang juga menjadi pedagang Islam di Ambon. Seiring dengan berlalunya masa koloni Belanda hingga sampai pada masa Orde Baru, kelompok Islam menjadi lebih memiliki posisi tinggi dibandingkan dengan kelompok Kristen karena banyak pedagang Islam yang menjadi intelektual ekonomi yang akhirnya banyak diposisikan pada pemerintahan. Pedagang Islam banyak meraih kondisi ekonomi yang baik. Dalam hal ini pemerintah pusat jaman Orde Baru sebagai agen dalam membentuk struktur dalam masyarakat di Ambon yang menjadikan kelompok Islam memiliki posisi superordinat dan kelompok Kristen di posisi subordinat. Karena merasa adanya kesenjangan antara kelompok Kristen dan Islam maka timbullah konflik yang membawa agama menjadi simbol sebagai penyebab konflik yang awalnya merupakan hanya satu bentuk provokasi oleh sebagian orang. Namun, karena adanya persamaan penilaian dan perasaan senasib bagi kedua pihak, maka kemudian timbul kerusuhan. Kerusuhan-kerusuhan akibat konflik yang terjadi juga menyebabkan adanya penanaman nilai sentimen antar agama.

Konflik antar agama yang terjadi di Ambon jika dianalisa melalui interaksionisme simbolik merupakan bentuk dari konstruksi pemerintah sebagai agen yang menentukan struktur masyarakat Ambon dalam kelas supeordinat dan subordinat. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, kelompok Kristen memiliki kedudukan yang lebih tinggi sedangkan pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok Islam memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik yang menimbulkan kesenjangan sosial. Dalam struktur masyarakat yang awalnya dikonstruksi oleh pemerintah, menimbulkan definisi kolektif yang kemudian mekonstruksi keadaan struktur masyarakat juga. Adanya kondisi ekonomi yang berbeda menimbulkan interpretasi atau definisi situasi pada satu kelompok bahwa terjadi ketidakadilan dan kesenjangan dalam aspek ekonomi dan sosial. Konstruksi ketidakadilan ini yang kemudian menjadi konflik. Namun, konflik lebih disimbolkan sebagai konflik antar agama.

Konflik antara kelompok Islam dan Kristen yang terjadi merupakan hasil dari pandangan setiap kelompok dalam kehidupannya bersama. Adanya perbedaan subordinat dan superordinat yang ditunjukkan dengan kesenjangan ekonomi membentuk interpretasi setiap kelompok dalam memberikan pandangan nilai terhadap kelompok lain. Hal itu yang menjadikan adanya prasangka negatif kelompok Kristen terhadap kelompok Islam di Ambon pada jaman Orde Baru. Posisi kelompok Islam sebagai superordinat dengan kondisi ekonomi lebih baik karena sebagai pedagang, terlebih lagi mendapatkan posisi pada pemerintahan, menjadikan mereka melakukan dominasi terhadap kelompok Kristen sebagai subordinat. Oleh karena itu, konflik akhirnya timbul karena adanya definisi situasi yang secara kolektif diartikan sebagai kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi membentuk status kelompok Islam memiliki kondisi ekonomi lebih baik dibandingkan kelompok Kristen dalam struktur masyarakat di Ambon.

Sebelum terjadi konflik, terdapat upacara pela gandong dalam masyarakat di Ambon sebagai symbol dan nilai untuk menyatukan perbedaan agama. Namun, karena banyaknya pendatang dari luar, maka upacara pela gandong tersebut tidak efektif menyatukan masyarkat di atas perbedaan agama yang akhirnya tidak dapat meredam konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Ambon tidak hanya dikonstruksi oleh pemerintah namun merupakan konstruksi dari provokator kelompok slamI maupun provokator kelompok Kristen juga para pendatang. Beberapa konsiliasi juga telah dilakukan namun tidak merubah sikap antar kelompok agama karena persepsi terhadap kelompok lain negatif tetap berlanjut diprovokasi sebagai bentuk konstruksi hubungan antar agama. Munculnya sentimen-sentimen agama menjadikan konflik tetap berlanjut, namun tidak hanya pada antar agama, tetapi juga menyebabkan adanya sentimen antar etnik yang dibuktikan oleh adanya istilah anti-BBM (Bugis, Buton, Makasar). Sentimen agama hingga etnik ini hanya dijadikan simbol dalam konflik yang diangkat sebagai penyebab konflik oleh sebagian orang yang melakukan provokasi sebagai agen dalam konstruksi konflik ini. Namun, dibalik simbol agama dan etnik, terdapat penyebab sesungguhnya yaitu adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang sebenarnya merupakan konstruksi pemerintah sebagai agen dalam mekonstruksi struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat di Ambon.

Dimensi Hubungan antar Etnik

Jika dilihat dalam dimensi hubungan antar etnik, kelompok etnik memiliki pola-pola hubungan tertentu yang menggambarkan relasi antara kelompok etnik dengan kelompok-kelompok lain di sekitarnya. Pertama adalah pola hubungan horizontal, yaitu hubungan kelompok etnik dengan sesama kelompok etnik lainnya. Kedua adalah pola hubungan vertikal, yaitu hubungan antara kelompok etnik dengan negara/regulasi negara yang menciptakan relasi-relasi tertentu.

Konflik yang terjadi di Ambon memiliki pola hubungan horizontal di mana ada hubungan antara kelompok Kristen dan kelompok Islam serta hubungan antar etnik yaitu hubungan penduduk asli Ambon dan pendatang. Konflik terjadi dalam dimensi horizontal karena adanya kesenjangan ekonomi di antara kedua kelompok Kristen dan kelompok Islam serta pendatang. Namun, konflik yang terjadi juga merupakan hasil dimensi vertikal antara masyarakat dan pemerintah, di mana sistem pemerintahan mekonstruksi struktur yang ada dalam masyarakat di Ambon sehingga tersegregasi antar kelompok yang membedakan status dan kondisi ekonomi di antara keduanya. Hal ini dibuktikan pada masa kolonial Belanda, kelompok Kristen menjadi superordinat karena dianggap lebih unggul menurut pemerintahan Belanda dan kelompok Islam menjadi subordinat yang bekerja sebagai pedagang untuk mempertahankan hidupnya. Namun, pada pemerintahan Orde Baru, kelompok Islam lebih dianggap sebagai superordinat karena kondisi ekonomi yang lebih baik dari hasil berdagang dan kemudian ditempatkan pada posisi pemerintahan di atas kelompok Kristen sebagai subordinat. Dalam hal ini, hubungan horizontal dengan adanya ketimpangan yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh hubungan vertikal menjadi penyebab terjadinya konflik.

Kesimpulan

Konflik antar agama yang terjadi di Ambon merupakan konflik yang awalnya ditimbulkan oleh perkelahian antar preman dari dua daerah yang berbeda yang juga merupakan daerah segregasi Islam dan Kristen. Hal ini kemudian menjadikan sebagian besar umat Islam dan Kristen terprovokasi sehingga menimbulkan kerusuhan besar. Namun, di balik konflik kerusuhan tersebut, yang menjadi penyebab utama konflik antar agama di Ambon yaitu apa yang menjadi faktor pembentuk segregasi antara umat Islam dan Kristen di Ambon sehingga terbagi-bagi menjadi dua daerah yang tersegregasi berdasarkan perbedaan agama tersebut.

Sesuai dengan data temuan konflik antar agama di Ambon, ternyata yang menjadi penyebab segregasi masyarakat di Ambon berdasarkan agamanya adalah pengaruh dari pemerintahan pusat. Disebutkan bahwa segregasi yang terjadi antara Kristen dan Islam awalnya dibentuk oleh pemerintahan masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintahan lebih memihak dan menganggap unggul kelompok yang beragama Kristen. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan yang dirasakan oleh kelompok beragama Islam yang kemudian hanya bekerja menjadi pedagang. Seiring berjalannya masa hingga sampai pada masa Orde Baru, kelompok beragama Islam menjadi lebih sukses dari berdagang dengan kondisi yang lebih baik dari kelompok beragama Kristen, banyak juga pendatang dari sekitar Maluku untuk berdagang di Ambon. Selain itu muncul intelektual-intelektual ekonomi di mana pada masa Orde Baru, pemerintah mengangkat intelektual ekonomi dari kelompok beragama Islam tersebut dalam pemerintahan sehingga lebih dianggap unggul. Dalam hal ini, terjadi ketimpangan bagi kelompok beragama Kristen. Pada dasarnya ketimpangan terjadi tidak membawa perbedaan agama, namun sebagian besar adalah kelompok beragama sama.

Dengan analisa teori interaksionisme simbolik mengenai hubungan antar etnik, perbedaan yang terjadi antara umat Islam dan Kristen di Ambon pada awalnya merupakan hasil konstruksi pemerintah, baik pada masa penjajahan Belanda sampai pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, pemerintah merekonstruksi struktur yang ada pada masyarakat di Ambon sampai menimbulkan ketimpangan yang dirasakan sebagian besar kelompok agama yang berbeda. Kemudian ketimpangan tersebut diprovokasi sebagian orang sehingga menimbulkan konflik antar umat beragama secara menyeluruh pada masyarakat di Ambon